Daftar periksa sebelum memilih MSSP atau MDR: cakupan aset, kewenangan bertindak, SLA, data dan lokasi log, personel, kontrak, kepatuhan UU PDP, dan rencana keluar. Bisa dicentang dan disimpan di browser.
0 / 18 selesai
Cakupan
Kewenangan
SLA
Data
Personel
Biaya
Kontrak
Keluar
Uji coba
Checklist ini merangkum hal yang perlu dipastikan sebelum menandatangani kontrak MSSP, MDR, atau SOC sebagai layanan. Setiap baris berasal dari pola masalah yang paling sering muncul setelah kontrak berjalan: aset penting ternyata tidak dipantau, penyedia hanya mengirim email peringatan tanpa bertindak, log disimpan di luar negeri tanpa perjanjian pemrosesan, atau jam respons insiden ternyata tidak termasuk.
Cara memakai. Centang baris yang sudah dibuktikan secara tertulis, bukan yang hanya dijanjikan dalam presentasi. Status centang tersimpan di browser Anda. Untuk setiap baris yang belum tercentang, kirim pertanyaan tertulis kepada calon penyedia dan simpan jawabannya bersama penawaran.
Contoh ilustratif. Misalkan dua penawaran MDR selisih harganya 20%. Setelah checklist diisi, penawaran yang lebih murah ternyata hanya memantau pada jam kerja dan tidak berwenang mengisolasi perangkat. Selisih harga itu adalah selisih cakupan, bukan diskon.
Batasan. Checklist ini bukan audit keamanan dan bukan nasihat hukum. Untuk kontrak besar atau sektor yang diatur (keuangan, kesehatan, layanan publik), libatkan penasihat hukum dan tim kepatuhan. Penjelasan setiap kelompok ada di panduan uji tuntas penyedia.
Dasar asuransi siber di Indonesia: jaminan pihak pertama dan ketiga, pengecualian, syarat MFA, EDR, dan cadangan, contoh klaim ilustratif, dan kaitan dengan MDR.
Metode memilih MSSP, MDR, atau SOC sebagai layanan yang paling cocok untuk UMKM dan perusahaan menengah, dari daftar aset sampai uji coba, tanpa peringkat vendor.
Langkah uji tuntas sebelum memilih MSSP atau MDR: legalitas, ruang lingkup sertifikasi, personel, lokasi data, subprosesor, dan desain uji coba dengan ukuran jelas.
Mengapa uji penetrasi perlu izin tertulis, perubahan dasar hukum akses ilegal sejak KUHP baru berlaku 2 Januari 2026, isi surat izin, rules of engagement, dan aset cloud.
Delapan pola kegagalan MSSP dan MDR di UMKM dan perusahaan menengah, dari aset tanpa agen sampai kontrak tanpa respons insiden, beserta tanda awal dan pencegahannya.
Urutan tindakan 72 jam pertama setelah ransomware atau kebocoran data: penahanan, laporan menurut PP 71/2019 dan Peraturan BSSN 1/2024, dan pemberitahuan UU PDP.