Kegagalan, Insiden & Sumber Resmi
Sumber resmi keamanan siber Indonesia: lembaga, peraturan utama, dan cara mengecek status pasal per 2026
Lembaga dan portal resmi keamanan siber dan pelindungan data di Indonesia, peraturan utama dan statusnya per Oktober 2026, dan cara mengecek pasal yang berlaku.
Untuk keamanan siber perusahaan di Indonesia, sumber resmi yang paling sering dibutuhkan ada di lima tempat: BSSN untuk insiden siber dan peraturan pengamanan sistem elektronik, Komdigi untuk penyelenggara sistem elektronik dan pelaksanaan pelindungan data pribadi, OJK untuk sektor jasa keuangan dan asuransi, DJP untuk pajak atas jasa keamanan, dan basis data peraturan seperti peraturan.go.id dan pasal.id untuk membaca teks dan status pasal. Peraturan di bidang ini berubah cepat: KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026, PP 33/2026 tentang pelaksanaan UU PDP berlaku 16 Januari 2027, dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih dibahas. Selalu cek tanggal dan status sebelum mengutip pasal dalam kontrak atau kuesioner.
Panduan ini bagian dari pola kegagalan layanan keamanan terkelola. Penerapan sumber-sumber ini dibahas di UU PDP dan keamanan siber, PP 71/2019 dan BSSN, dan izin uji penetrasi menurut KUHP baru.
Lembaga dan portal
| Lembaga atau portal | Untuk apa |
|---|---|
| Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | Peraturan BSSN, tim tanggap insiden nasional, peringatan keamanan, IIV |
| Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) | Penyelenggara sistem elektronik, pendaftaran PSE, pelaksanaan UU PDP selama lembaga PDP belum beroperasi penuh |
| JDIH Komdigi | Teks peraturan menteri, termasuk Permen Komdigi 7/2026 |
| Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Ketentuan TI dan siber bagi lembaga jasa keuangan, izin perusahaan asuransi dan pialang |
| Direktorat Jenderal Pajak (DJP) | PPN dan PPh atas jasa, daftar pemungut PPN PMSE, status PKP |
| JDIH Kemenkeu | Teks PMK, misalnya PMK 131/2024 dan PMK 81/2024 |
| Peraturan.go.id | Basis data peraturan perundang-undangan resmi |
| JDIH BPK | Basis data peraturan dengan status dan relasi perubahan |
| Pasal.id | Teks per pasal, status berlaku, dan tanda perubahan |
| DPR RI | Status pembahasan RUU, termasuk RUU Keamanan dan Ketahanan Siber |
| Polri | Pelaporan tindak pidana siber |
| Badan Standardisasi Nasional (BSN) | SNI, termasuk SNI ISO/IEC 27001 |
| Komite Akreditasi Nasional (KAN) | Lembaga sertifikasi yang terakreditasi |
Peraturan utama dan statusnya per Oktober 2026
| Peraturan | Pokok yang relevan | Status yang kami cek |
|---|---|---|
| UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Keamanan Pasal 35–39, penilaian dampak Pasal 34, pemberitahuan 3 × 24 jam Pasal 46, prosesor Pasal 51, pejabat PDP Pasal 53, sanksi Pasal 57 | Berlaku; masa penyesuaian berakhir Oktober 2024 |
| PP 33/2026 tentang pelaksanaan UU PDP | Rincian kewajiban pengendali dan prosesor, transfer, denda | Diundangkan 16 Juli 2026 (LN 2026 No. 88), berlaku 16 Januari 2027 (Pasal 225) |
| PP 71/2019 | Pengamanan sistem elektronik Pasal 24, pemberitahuan kegagalan pelindungan Pasal 14 ayat (5), lokasi data Pasal 20–21 | Berlaku |
| Perpres 28/2021 | Tugas dan fungsi BSSN | Berlaku |
| Perpres 82/2022 | Pelindungan infrastruktur informasi vital | Berlaku |
| Perpres 47/2023 | Strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber | Berlaku, diundangkan 20 Juli 2023 |
| Peraturan BSSN 1/2024 | Pengelolaan insiden siber, tim tanggap insiden, pelaporan | Berlaku sejak 18 Januari 2024; mencabut Peraturan BSSN 10/2020 |
| KUHP (UU 1/2023) | Akses ilegal Pasal 332; pencabutan UU ITE Pasal 30 dan 46 oleh Pasal 622 | Berlaku sejak 2 Januari 2026; diubah UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana, termasuk Pasal 332 dan 622 |
| UU ITE (UU 11/2008 sebagaimana diubah UU 19/2016 dan UU 1/2024) | Ketentuan yang tidak dicabut KUHP, misalnya tentang perubahan data dan gangguan sistem | Berlaku sebagian |
| POJK 11/POJK.03/2022 dan SEOJK 29/SEOJK.03/2022 | TI dan ketahanan siber bank umum | Cek versi terbaru di OJK |
| PMK 131/2024 dan PMK 81/2024 | PPN 12% dengan DPP nilai lain 11/12; tata cara PPN termasuk pemanfaatan jasa luar negeri | Berlaku, dengan perubahan PMK 81/2024 yang perlu dicek |
| RUU Keamanan dan Ketahanan Siber | Kerangka undang-undang keamanan siber | Masih dibahas di Panja Komisi I per awal Oktober 2026; belum disahkan |
Cara memastikan pasal masih berlaku
- Buka teks di basis data resmi atau pasal.id, bukan hanya artikel berita.
- Lihat status: berlaku, diubah, atau dicabut. Perhatikan tanda "diubah oleh".
- Periksa ketentuan peralihan dan penutup, misalnya kapan mulai berlaku.
- Untuk undang-undang pidana, periksa juga KUHP baru, karena banyak ketentuan pidana di undang-undang lain dicabut atau disesuaikan.
- Untuk pajak, periksa PMK terbaru dan perubahannya di JDIH Kemenkeu.
- Catat tanggal Anda memeriksa. Kutipan tanpa tanggal cepat kedaluwarsa.
Kanal saat terjadi insiden
| Kebutuhan | Kanal |
|---|---|
| Bantuan dan pelaporan insiden siber | Tim tanggap insiden sektor Anda, dengan tembusan ke tim tanggap insiden nasional di BSSN |
| Tindak pidana siber | Kepolisian |
| Pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi | Subjek data dan lembaga menurut UU PDP; cek kanal lembaga di Komdigi |
| Spam atau pesan yang terindikasi penipuan | Layanan pengaduan sesuai Permen Komdigi 7/2026 dan operator seluler |
| Lembaga jasa keuangan | Pelaporan sesuai ketentuan OJK |
Menyimpan bukti pengecekan
Saat mengutip pasal dalam kontrak, kebijakan, atau jawaban kuesioner, simpan tautan sumber, tanggal pengecekan, dan status yang tertera saat itu. Bila kemudian aturan berubah, Anda bisa menunjukkan dasar yang dipakai pada waktu keputusan diambil, dan tahu dokumen mana yang perlu diperbarui.
Pertanyaan yang sering diajukan
Mengapa pasal.id dan peraturan.go.id kadang berbeda?
Pasal.id menyajikan teks per pasal dan tanda perubahan, kadang dari hasil pemindaian. Untuk kepastian, gunakan teks resmi yang diundangkan.
Di mana mengecek apakah RUU KKS sudah disahkan?
Di situs DPR dan basis data peraturan. Undang-undang baru akan muncul dengan nomor dan tanggal pengundangan.
Apakah peraturan BSSN mengikat perusahaan swasta?
Peraturan BSSN 1/2024 menyebut penyelenggara sistem elektronik selain penyelenggara IIV, sehingga relevan juga bagi swasta yang menyelenggarakan sistem elektronik. Rincian kewajibannya berbeda dengan penyelenggara IIV.
Apakah situs ini menggantikan nasihat hukum?
Tidak. Kami merangkum dan menunjukkan sumber. Untuk keputusan tertentu, konsultasikan dengan penasihat hukum atau pajak.
Sumber resmi
- BSSN — peraturan dan tim tanggap insiden nasional
- Komdigi — penyelenggara sistem elektronik dan pelindungan data pribadi
- JDIH Komdigi — teks peraturan menteri
- Otoritas Jasa Keuangan — regulasi sektor jasa keuangan
- Direktorat Jenderal Pajak — PPN dan PPh
- JDIH Kemenkeu — PMK
- Peraturan.go.id — basis data peraturan resmi
- JDIH BPK — basis data peraturan dan statusnya
- Pasal.id — teks per pasal dan status
- DPR RI — status RUU
- Polri — pelaporan tindak pidana
- Badan Standardisasi Nasional — SNI ISO/IEC 27001
- Komite Akreditasi Nasional — lembaga sertifikasi terakreditasi
